Upaya penurunan AKI dan AKB Melalui Program MPHD

By Dinas Kominfo Kab. Kediri22 Jul 2022, 15:35:47 WIB Kesehatan, Sosial dan Lingkungan Hidup
Upaya penurunan AKI dan AKB Melalui Program MPHD

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Ketua TP PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito menghadiri kegiatan Workshop Penandatanganan Komitmen Dukungan dan Peluncuran Program Momentum Private Healthcare Delivery (MPHD). Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka penurunan AKI dan AKB di Kabupaten Kediri yang dilaksanakan di Hotel Grand Surya, Jum’at (22/07/2022).

Program tersebut bertujuan membantu pemerintah Indonesia agar secara efektif dan berkelanjutan dapat memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi (KIB) yang berkualitas. Tujuan utama program MPHD adalah mempercepat penurunan AKI dan AKB yang dilakukan dengan memperkuat akses dan mutu layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir (KIBBL) sesuai standar mutu layanan kesehatan kementerian Kesehatan RI di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes) swasta.

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur mengalami penurunan dari 97,27 per 100.000 KH ditahun 2015 menjadi 89,92 per 100.000 KH ditahun 2019. Walaupun angka ini  berada dibawah target Nasional 305 per 100.000 KH namun masih dibawah target Sustainable Development Goal (SDG) 2030 yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. 

Demikan juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 14 kematian per 1.000 kelahiran hidup (2019) yang juga masih dibawah target SDG. Belum tercapainya kedua target ini menjadikan AKI dan AKB menjadi agenda perioritas pembangunan nasional termasuk Jawa Timur.  

Mas Dhito menyampaikan bahwa seluruh kepala rumah sakit dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri untuk melakukan sosialisasi sampai tingkat puskemas di Kabupaten Kediri tentang cara menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 

“Saya harap baik rumah sakit swasta atau RSUD berkomitmen dalam menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Kediri,” jelas Mas Dhito.

Program MPHD tersebut akan menghasilkan model layanan kegawatdaruratan yang akan diawali dengan menguatkan 8 fasyankes swasta. Wilayah Kabupaten Kediri dipilih berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh MPHD dan Dinas Kesehatan Propinsi berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi tahun 2020. 

“Saya selaku Bupati Kediri mendukung penuh program MPHD." pungkas Mas Dhito.




Tinggalkan komentar Anda via Disqus