Cabdin Jatim Bentengi Pelajar dari Hasutan Berdemo

Berita Terkait

• Persiapan Kwarcab Pramuka Menuju Kompetisi Gebyar Pionering 500 Tongkat
• Kerja Nyata Untuk Warga Desa
• Pembukaan School Contest XIII Tahun 2020
• Ajak Generasi Muda Peduli Sampah Sejak Dini
• Dinas Pendidikan Gelar Lomba Bergengsi Siswa Berprestasi
• Kejaksaan Negeri Kab. Kediri Gelar JMS
• BNN Sosialisasi Bahaya Narkoba Ke Siswa SDN 2 Mukuh Kayen Kidul
• Penataran Remaja Masjid, Sebagai Bekal Sukses Dimasa Depan
• Pelatihan Gratis Teknik Sepeda Motor

Berita Populer

• Wisata Religi, Ziarah ke Makam Gus Miek
  9.200 pembaca
• Beroperasinya Bandara, Mas Dhito Sebut Kediri Jadi Penyangga Baru Jawa Timur
  8.956 pembaca
• Kwarcab Kab. Kediri Gelar Lomba Tingkat Pramuka Penggalang (LT 3) Tahun 2022
  6.429 pembaca
• Pesantren Al Ihsan Jampes Kediri Gelar Haul Syech Ihsan bin Syech Dahlan ke 70 Masehi
  3.863 pembaca
• Upaya penurunan AKI dan AKB Melalui Program MPHD
  3.737 pembaca
• Cegah Drop Out, Pemkab Kediri Gelontorkan 20 M Untuk Beasiswa GNOTA Tahun 2022
  3.418 pembaca
• Terima Manfaat, Awal Tahun Ratusan Warga Ramai Ramai Ajukan Jamkesda
  3.344 pembaca
• JMQH Lahirkan Hafizhah Yang Berkontribusi Membangun Negeri
  3.241 pembaca
• Malam Ambyar Simpang Lima Gumul Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke 77
  2.870 pembaca
• Peringati Hari Jadi Kabupaten Kediri, Dhito Jadi Pengendali Cikar
  2.508 pembaca

Fenomena maraknya pelajar ikut demo menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah daerah, termasuk di Kediri menjadi perhatian khusus Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur setempat. Untuk mencegahnya, Cabdin berusaha membentengi siswa melalui peran serta segenap warga sekolah dan elemen masyarakat.

Kepala Cabdin Provinsi Jawa Timur di Kediri Sumiarso menyayangkan adanya keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan siswa tentang kebenaran sebuah informasi, sehingga mereka mudah terhasut oleh ajakan di media sosial.

"Kebijakan untuk mengantisipasi keterlibatan siswa agar tidak ikut-ikutan demo dan tidak terhasut medsos, melalui berkoodinasi dengan kepala sekolah, komite dan segenap elemen lainnya seperti wali murid," ujar Sumiarso.

Kepala sekolah diimbau untuk memberikan penjelasan kepada siswa agar tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Sebab kewajiban pelajar adalah belajar atau menuntut ilmu. Untuk itu Cabdin akan mengeluarkan sebuah aturan yang wajib ditaati siswa.

"Terkait itu kami akan menggerakan seluruh wali kelas, guru, kepala sekolah dan komite, untuk melarang anak mengikuti demo, dengan koordinasi juga bersama kepolisian," tambah Sumiarso.

Unjuk rasa atau penyampaian pendapat merupakan kebebasan setiap warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang. Namun, aksi unjuk rasa tidak diperkenakan secara anarkis dan membawa barang-barang yang berbahaya.

Cabdin telah menginventarisir pelajar yang terlibat aksi demo sehingga diamankan aparat keamanan. Ada sekitar 15 orang siswa tingkat SMA, SMK dan juga SMP di Kediri dan Nganjuk. Pihak Cabdin telah menangani persoalan tersebut dengan memberikan pembinaan terhadap mereka.

"Sudah kita berikan pembinaan. Kemudian kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kepolisian, karena prinsinya kepolisian melindungi anak-anak kita. Seyogyanya anak-anak atau pelajar menjadi tanggung jawab bersama, guru di sekolah, ortu di rumah dan juga masyarakat," tegasnya.

Lalu saat ditanya sanksi bagi pelajar yang melanggar aturan tersebut, Sumiarso mengatakan sanksinya berupa pembinaan. Sebab menurutnya, anak-anak sangat berpotensi melakukan hal itu. Mereka mudah terhasut oleh ajakan yang belum tentu benar.

"Makanya bila salah arah, apabila membaca menerima informasi yang kurang paham, saya imbau supaya bertanya kepada yang paham. Dan guru terbuka ketika dimintai keterangan oleh siswa," tutupnya. (Kominfo/ng,tee,tj,wk)