- PENGUNDURAN DIRI PESERTA SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN YANG TELAH DINYATAKAN LULUS
- Mengintip Indahnya Panorama Bukit Gandrung Tanggulasi
- Seleksi Administrasi Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kediri
- Banyak Korban yang Belum Melaporkan Kekerasan pada Ibu dan Anak
- Ratusan Anak Antusias Ikuti Kegiatan Mobil Pintar
- Bersinergi dengan Putera Sampoerna Foundation, Mas Dhito Bakal Upgrade SDM Guru
- Mas Dhito Dorong Kursi Roda Ketua DPRD Memasuki Ruangan Sidang
- Mas Dhito Siapkan Learning Center Kebandarudaraan Untuk Serap Pekerja Lokal
- Mbak Cicha Dorong UMKM Go Internasional
- Evaluasi Kinerja SKPD, Mas Dhito Minta Serapan Anggaran Berdampak Langsung Pada Masyarakat
Wujudkan Pelayanan Publik Semakin Baik
Berita Terkait
- Latihan Dasar, Cetak CPNS yang Kreatif dan Profesional
- Peresmian Kantor Desa Putih
- GDPK, Langkah Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk
- Peresmian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
- Pasarkan Produk Pertanian Organik Lewat Koperasi
- Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan SPIP
- BNN Sosialisasi Bahaya Narkoba Ke Siswa SDN 2 Mukuh Kayen Kidul
- Direktur RSUD dari Kalangan Profesional
- Tingkatkan Etos Kerja Untuk Pelayanan Yang Lebih Baik
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator dan Pengawas
Berita Populer
- Mas Dhito: Pengadaan Barang dan Jasa Tidak Sesuai Spesifikasi, Tolak!
- Beroperasinya Bandara, Mas Dhito Sebut Kediri Jadi Penyangga Baru Jawa Timur
- Wisata Religi, Ziarah ke Makam Gus Miek
- Kwarcab Kab. Kediri Gelar Lomba Tingkat Pramuka Penggalang (LT 3) Tahun 2022
- Cegah Drop Out, Pemkab Kediri Gelontorkan 20 M Untuk Beasiswa GNOTA Tahun 2022
- Mas Dhito Ajak Calon Kades Jaga Semangat Persatuan Warga
- Penyerahan SPPT PBB-P2 Kabupaten Kediri Tahun 2022
- Terima Manfaat, Awal Tahun Ratusan Warga Ramai Ramai Ajukan Jamkesda
- Malam Ambyar Simpang Lima Gumul Meriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke 77
- JMQH Lahirkan Hafizhah Yang Berkontribusi Membangun Negeri

RSUD Kabupaten Kediri (RSKK) menggelar Sosialisasi Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kab. Kediri. Acara tersebut digelar di Ruang Jayabaya Pemkab Kediri, Senin, 10 Februari 2020.
Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah "Pemantapan dan Implementasi BLUD RSUD Kab. Kediri". Hadir sebagai peserta dari Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, BKD, Dewan Pengawas, Bag. Organisasi, Bagian Hukum, RSUD Kab. Kediri dan RSUD SLG.
Direktur Utama RSUD Kab. Kediri Dr. dr. Ibnu Gunawan, MM. dalam sambutannya menyampaikan bahwa RSUD Kab. Kediri telah ditetapkan sebagai PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188.45/344/418.32/2010. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 79 tahun 2018, maka implementasi RSUD Kab. Kediri perlu dimantapkan agar dapat memenuhi apa yang diisyaratkan dalam Permendagri tersebut.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk merefresh dan menyamakan persepsi antara RSUD Kab. Kediri dengan semua stakeholder dan satker terkait agar pelaksanaan BLUD RSUD Kab. Kediri dapat berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Acara tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kab. Kediri Dede Sujana. Beliau menyampaikan, pada prinsipnya terdapat 2 rumah sakit dalam naungan Pemkab Kediri yaitu RSUD Kediri dan RSUD SLG. Tentu diharapkan pelayanan publik yang diberikan kedua rumah sakit tersebut akan semakin baik.
"Kita mengharapkan dengan adanya 2 RSUD ini pelayanan kesehatan semakin baik, bisa lebih efektif dan efisien lagi. Jika ada kekurangan, dengan adanya acara ini dan narasumber yang kompeten di bidangnya, akan mendapatkan penambahan ilmu dan wawasan. Sehingga kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki," terangnya.
Terdapat 2 narasumber pada acara ini yaitu Widodo J. Pujirahardjo, Konsultan dari FKM Unair Surabaya dan Drs. Widartoyo sebagai Konsultan Keuangan/Akuntan Publik Fakultas Ekonomi Bisnis Unair.
“Saya lihat teman-teman yang ada di RSUD Kab. Kediri ini sangat semangat untuk sesegera mungkin menata BLUD. Pesan yang dapat saya sampaikan kepada para Dirut RSUD Kab. Kediri, harus segera membuat rencana kerja yang baik, ada target ada penjadwalan, terutama yang paling penting adalah menyelesaikan beberapa payung hukum untuk bisa menerapkan status BLUD secara penuh," kata Widodo J. Pujirahardjo.
"Langkah-langkahnya adalah menata pelayanan yang ada di RS lebih bermutu lagi dan lebih fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk menyiapkan SDM yang ada di RS sesuai aturan yang ada,” pungkasnya. (Kominfo/lks,daw,tj,wk)
