Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kediri Turunkan DTKS

By Dinas Kominfo Kab. Kediri22 Feb 2023, 16:45:48 WIB Informasi
Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kediri Turunkan DTKS

Dibawah kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semakin menunjukan trend positif. Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri tahun 2021 s/d 2022 tercatat mengalami penurunan 1 persen.

Kemudian ditahun 2022 s/d 2023 dapat ditekan hingga mencapai angka penurunan 4 persen. Pencapaian tersebut berkat kerja keras dan sinergitas dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa se Kabupaten Kediri.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Ariyanto, bahwa perlu diketahui data kemiskinan berbeda dengan DTKS.

DTKS merupakan data dalam  suatu kabupaten/kota yang mempunyai tingkat kesejahteraan terendah, maka dari itu secara umum tidak dapat disamakan dengan data kemiskinan.

Lanjut Ariyanto, DTKS itu data dari Kementerian Sosial untuk mewadahi atau menampung terkait dengan orang-orang yang akan mendapatkan bantuan sosial.

"Prestasi penurunan DTKS di Kabupaten Kediri puncaknya pada bulan Oktober 2022, dimana Pemerintah Kabupaten Kediri secara serentak melaksanakan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial sehingga banyak ditemukan data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

"Seperti instruksi dari Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, bahwa data bantuan sosial harus sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga agar tepat sasaran," ungkapnya.

"Sekarang, melalui aplikasi Siks-NG Kementerian Sosial terdapat menu baru, dimana desa mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kelayakan dan juga usulan baru,", jelasnya.

"Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh masing-masing desa dan hasilnya turun sekitar 3, 76 persen, memang berdampak sangat siginifikan," paparnya.

Selama kepemimpinan Mas Bupati banyak sekali program kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan.

"Selain bantuan dari pemerintah, terdapat intervensi program kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti untuk pengembangan usaha, pelatihan keterampilan bagi warga dan disabilitas dalam rangka menumbuhkan perekonomian," tuturnya.

"Kemudian untuk anak putus sekolah, kita bekerjasama dengan UPT Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi mereka supaya mendapatkan keterampilan sesuai yang diinginkan, kemudian dengan SDM yang ada kita support lagi dengan bantuan berupa alat agar dapat berkembang," pungkas Ariyanto.




Tinggalkan komentar Anda via CommentBox