HKG ke-50 PKK Jawa Timur Berkomitmen Untuk Menekan Angka Perkawinan Anak

By Dinas Kominfo Kab. Kediri22 Mar 2022, 21:30:39 WIB Pemerintahan, Politik dan Keamanan
HKG ke-50 PKK Jawa Timur Berkomitmen Untuk Menekan Angka Perkawinan Anak

Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak yang ke-50, KetuaTim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak mengundang jajaran Tim Penggerak PKK se-Jawa Timur di Ruang Pertemuan Lantai 3, Kantor Bappeda Jawa Timur (22/3).Pada peringatan tersebut,PKK Jawa Timur terus berkomitmen untuk terus mengajak masyarakat mencegah perkawinan dini.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa selaku Pembina Tim Penggerak PPK Jawa Timur, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Maria Ernawati, Sekda Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi, Ketua Bhayangkari Jawa Timur, Ketua Persit Jawa Timur, Ketua UNICEF Jawa Timur, Jajaran Kepala Dinas Pemprov Jatim terkait, serta Pimpinan Organisasi Wanita se-Jawa Timur.

Diawal acara Ketua TP PKK Provinsi Jatim, Arumi mengatakan bahwa program PKK terus berjalan dengan baik dan telah tepat sasaran,karena manajemen sistem yang dilaksanakan bernuansa pembaharuan dan gerakan PKKjuga disesuaikan dengan arahan gerak pemerintah.

“Potensi yang dimiiki PKK harus dipelihara dan digelorakan terus menerus,” imbuhnya.

Tidak hanya pertemuan, dalam acara tersebut Ketua TP PKK Jawa Timur juga memberikan penghargaan kepada PKK yang telah lama berdedikasi dalam menggerakan tujuan sebagai wujud dasar TP PKK di Jawa Timur.

“Pada tahun 2022 ini,HKG PKK Ke-50 tidak hanya sebagai syarat kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai wujud rasa gelora baru, energi baru, dan semangat baru sebagai mitra pemerintah yang terus berdampingan. Karena itu PKK akan berpartisipasi dalam pergerakan untuk bangsa dan berbagi untuk sesama,” ungkap Arumi dalam sambutannya.

Selain itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan arahan kepada jajaran TP PKK Jatim,

“PKK akan turun bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat agar menghindari pernikahan usia dini. Ada persoalan kultur, sosial dan digital yang tidak bisa membatasi anak untuk meniru perilaku yang mengarah pada pernikahan anak, maka yang harus dilakukan adalah mengedukasi anak-anak untuk tidak meniru atau tidak melakukan, yang ditakutkan nantinya terjadi kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan turun-temurun bisa terjadi juga karena adanya pernikahan anak pada usia yang belum ideal,”

“Banyak pandangan yang keliru bahwa orang tua meminta dispensasi pernikahan anak untuk memperingan kondisi ekonomi keluarganya, padahal setelah anak menikah akan tetap menjadi beban keluarga.” Jelasnya.

Khofifah juga menegaskan perlunya evaluasi gerak PKK untuk mencegah anak-anak untuk tidak melakukan pernikahan dibawah umur. Intervensi yang dilakukan PKK harus lebih fokus sehingga wilayah yang masuk intensitas tinggi pada pernikahan dibawah umur bisa ditekan.

Di akhir acara juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Cegah Perkawinan Anak (CEPAK) yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dengan OPD, Ormas, LSM Peduli Perempuan danAnak, Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang terkait, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.




Tinggalkan komentar Anda via Disqus