Mas Bup Sidak: Digitalisasi Dokumen Percepat Pelayanan Publik

Berita Terkait

• Bupati Kediri Dampingi Kunjungan Menko Marves ke Bandara Kediri
• Mas Bup Tinjau Proyek Bandara Kediri
• Tol Kediri - Kertosono Jalur Bandara Segera Dikerjakan
• Respon Cepat Aduan Melalui Halo Masbup
• Mas Bup Dhito : Alhamdulillah 1400 Rumah Tak Layak Huni di Kampung Inggris Akan Direvitalisasi
• Antisipasi Kecelakaan Kerja, Pemkab Optimalkan Kerjasama Dengan BPJS
• Serah Terima Jabatan Dandim 0809 Kediri
• Sukseskan Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dan Pastikan Semua Keluarga Terdata
• Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus APMMJ Korwil Kabupaten Kediri
• Mas Dhito Targetkan Dua Hari Selesai

Berita Populer

• Tradisi Bersih Desa Saat Memasuki Bulan Suro
  6.020 pembaca
• Manfaat Luar Biasa Dari Albumin Ikan Gabus
  5.559 pembaca
• Pengumuman Pendaftaran CASN Kabupaten Kediri 2021
  4.615 pembaca
• Sosialisasi Penyaluran Bantuan Sosial Melalui GNOTA Kabupaten Kediri
  2.340 pembaca
• PERATURAN BUPATI KEDIRI NO 44 TAHUN 2020
  2.224 pembaca
• SKD CPNS Kab Kediri Usai Digelar
  1.548 pembaca
• Keindahan Air Terjun Ngleyangan di Gunung Wilis Kediri
  1.426 pembaca
• Vaksinasi Covid-19 Perdana Kabupaten Kediri
  1.266 pembaca
• Penyerahan SPPT PBB-P2 Kabupaten Kediri Tahun 2021
  1.200 pembaca
• SE PPKM Darurat Kabupaten Kediri 2021
  1.135 pembaca

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Bup, melakukan inspeksi mendadak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Jumat, (30/4/21). Sidak dilakukan untuk mengetahui pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan di dua satker tersebut.

Dalam sidak ini Mas Bup melihat langsung pelayanan di Dispendukcapil, karena selama ini salah satu keluhan yang sering disampaikan adalah terkait layanan administrasi kependudukan. Mas Bup juga berdialog dengan salah satu warga yang mengantri mengurus dokumen kependudukan.

“Untuk pelayanan di Bapenda relatif kondusif, tadi juga sedang dilakukan rapat terkait sosialisasi BPHTB, pajak dan sebagainya. Sementara untuk Dispendukcapil masih ada sistem layanan yang dilakukan secara manual sehingga menimbulkan antrian,” kata Mas Bup.

Dari pantauannya, pada bagian pengubahan KK dan akta dimana dokumen mencapai jutaan, masih dicek dua atau tiga orang, sehingga menimbulkan kerumunan dan proses kepengurusannya lama. Untuk itu Mas Bup meminta dokumen-dokumen tersebut harus didigitalisasi atau masuk database.

“Tadi disampaikan petugas merasa kesulitan jika akta di bawah tahun 2014, dengan dokumen sebanyak itu pengecekan tidak bisa dilakukan cepat. Tapi itu bukan alasan karena pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat dan baik. Solusinya adalah mengubah dari dokumen kertas ke digital,” urainya.

Terkait hal ini, Mas Bup pun menyampaikan agar satker terkait mengajukan besaran anggaran untuk digitalisasi dokumen. Selain memantau pelayanan publik, pada sidak ini Mas Bup juga meminta penertiban parkir di area kantor Dispendukcapil dan Bapenda. (Kominfo)