Pemkab Kediri Raih WTP Tiga Tahun Berturut- Turut

By Dinas Kominfo Kab. Kediri02 Okt 2019, 00:00:28 WIB Pemerintahan, Politik dan Keamanan
Pemkab Kediri Raih WTP Tiga Tahun Berturut- Turut

Pemerintah Kabupaten Kediri kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Ini merupakan capaian ketiga secara berturut-turutyangdiperolehPemkab Kediri.

wtp 2

Selain Pemerintah Kabupaten Kediri,penganugerahan tersebut juga diberikan kepada Pemprov Jawa Timur. Sebanyak 27 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota di Jawa Timur juga memperoleh penghargaanWTPdari Menteri KeuanganRI.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Dr.Mardiasmo, MBA, Akt.kepada Bupati Kediri dr. Hj. HaryantiSutrisno dan juga pada 35 kepala daerah yang mendapatkanWTPdi Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (2/10).

Mewakili seluruh penerima anugerah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan.

“Ini menjadikan Jawa Timur sebagai top refer dalam proses laporan keuangan daerah. Jadi WTP itu ada dua jenis, WTP dan WTP-DPP. WTT-DPP singkatan dari Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan. Ada yang sudah dapat WTP tujuh atau delapan kali berturut-turut, tapi itu WTP-DPP,” jelas Khofifah.

Sebanyak 35 kabupaten kota yang mendapatkan anugerahWTP, diantaranyaKabupatan Pacitan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Situbondo,Kabupaten Kediri, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya,danKabupaten Ngawi.Di sisi lain,ada tiga kabupaten kota di Jawa Timur yang belum mendapatkanWTPuntuk LKPDTA2018, yaituKabupaten Jember, Kota Pasuruan dan Kabupaten Tulungagung.

wtp 3

“Ini terkait dengan laporan keuangan dan administrasi pencatatan anggaran. Jadi saya mohon kita bisa membangun komunikasi bersama, karena pendampingan menjadi penting,” lanjut Gubernur Khofifah.

Sementara ituWakil Menteri Keuangan, Prof. Mardiasmo menyampaikan apresiasinya pada Jawa Timur, dimanakurang tiga daerah saja yang belum mendapat anugerahWTP.

“Dari 38 pemda, hanya kurang 3. Kalau dilihat dari ukuran kesehatan keuangan, ini sudah bisa lari cepat,” katanya.

Untuk itu, diharapkan pemda bisa saling bersinergi dan berkolaborasi antara pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat. Sehingga dibutuhkan adanya percepatan dan perkembangan yang butuh diadaptasi agar bisa selalu beriringan.

 

wtp 3

"Tapi yang saya ingin ingatkan, WTP bukan tujuan utama. Tapi jadikan WTP ini sebagai sarana bagaimana agar laporan keuangan yang diberikan ke BPK bisa menggambarkan kondisi keuangan daerah yang transparan. Karena bagaimana pun kita menggunakan uang rakyat, maka harus dilaporkan,” ucapnya.

Selain itu ia berpesan bahwa evaluasi BPK nantinya juga bisa dijadikan bahan analisa Pemda dalam pengambilan keputusan dan kebijakan anggaran. Hal ini yang kerap dilewatkan pemda, sehingga ia menyarankan agar evaluasi BPK begitu dikembalikan, langsung bisa dijadikan sebagai bahan analisa. (Kominfo/fz,tee,tj,wk)




Tinggalkan komentar Anda via Disqus